Masyarakat Indonesia Masa Reformasi
A. PERKEMBANGAN POLITIK SETELAH 21 MEI 1998
Munculnya Reformasi di Indonesia disebabkan oleh :
1. Ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum
2. Pemerintah Orde baru tidak konsisten dan konsekwen terhadap tekad awal munculnya orde baru yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen dalam tatanan kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Munculnya suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya ( status quo )
4. Terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa.
5. Timbulnya krisis politik, hukum, ekonomi dan kepercayaan.
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.
Setelah BJ Habibie dilantik menjadi presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 maka tugasnya adalah memimpin bangsa Indonesia dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi rakyat yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruh. Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintrahan yang bersih dan bebas dari KKN.
Pada tanggal 22 Mei 1998 Habibie membentuk kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri dari 16 orang menteri yang diambil dari unsur militer, Golkar, PPP dan PDI. Tanggal 25 Mei 1998 diselenggarakan pertemuan I dan berhasil membentuk komite untuk merancang Undang-undang politik yang lebih longgar dalam waktu 1 tahun dan menyetujui masa jabatan presiden maksimal 2 periode.
Usaha dalam bidang ekonomi adalah :
1. Merekapitulasi perbankan
2. Merekonstruksi perekonomian Indonesia
3. Melikuidasi beberapa bank bermasalah
4. Menaikkan nilai tukar Rupiahterhadap Dollar AS hingga di bawah Rp. 1.000
5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF
Reformasi di bidang hukum disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat dan mendapat sambutan baik karena reformasi hukum yang dilakukan nya mengarah kepada tatanan hukum yang didambakan oleh masyarakat. Selama Orde baru karakter hukum bersifat konservatif, ortodoks yaitu produk hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu dalam masyarakat.
Munculnya Reformasi di Indonesia disebabkan oleh :
1. Ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum
2. Pemerintah Orde baru tidak konsisten dan konsekwen terhadap tekad awal munculnya orde baru yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen dalam tatanan kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Munculnya suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya ( status quo )
4. Terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa.
5. Timbulnya krisis politik, hukum, ekonomi dan kepercayaan.
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.
Setelah BJ Habibie dilantik menjadi presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 maka tugasnya adalah memimpin bangsa Indonesia dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi rakyat yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruh. Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintrahan yang bersih dan bebas dari KKN.
Pada tanggal 22 Mei 1998 Habibie membentuk kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri dari 16 orang menteri yang diambil dari unsur militer, Golkar, PPP dan PDI. Tanggal 25 Mei 1998 diselenggarakan pertemuan I dan berhasil membentuk komite untuk merancang Undang-undang politik yang lebih longgar dalam waktu 1 tahun dan menyetujui masa jabatan presiden maksimal 2 periode.
Usaha dalam bidang ekonomi adalah :
1. Merekapitulasi perbankan
2. Merekonstruksi perekonomian Indonesia
3. Melikuidasi beberapa bank bermasalah
4. Menaikkan nilai tukar Rupiahterhadap Dollar AS hingga di bawah Rp. 1.000
5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF
Reformasi di bidang hukum disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat dan mendapat sambutan baik karena reformasi hukum yang dilakukan nya mengarah kepada tatanan hukum yang didambakan oleh masyarakat. Selama Orde baru karakter hukum bersifat konservatif, ortodoks yaitu produk hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu dalam masyarakat.
B. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DI BERBAGAI
DAERAH SEJAK REFORMASI
1. KONDISI SOSIAL MASYARAKAT
Sejak krisis moneter tahun 1997 perusahaan swasta mengalami kerugian dan kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Sementara itu harga sembako semakin tinggi sehingga banyak karyawan yang menuntut kenaikan gaji pada perusahaan yang pada akhirnya berimabas pada memPHKkan karyawannya.
Karyawan yang di PHK itu menambah jumlah pengangguran sehingga jumlah pengangguran mencapai 40 juta orang. Dampaknya adalah maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat.Oleh karena itu pemerintah harus membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung para penganggur tersebut. Dan juga menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia sehingga dapat membuka lapangan kerja.
2. KONDISI EKONOMI
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat, pemerintah melihat 5 sektor kebijakan yang harus digarap yaitu :
a. Perluasan lapangan kerja secara terus menerus melalui investasi dalam dan luar negeri seefisien mungkin
b. Penyediaan barang kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi permintaan pada harga yang terjangkau
c. Penyediaan fasilitas umum seperti : rumah, air minum, listrik, bahan bakar, komunikasi, angkutan, dengan harga yang terjangkau
d. Penyediaan ruang sekolah, guru dan buku-buku untuk pendidikan umum dengan harga terjangkau
e. Penyediaan klinik, dokter dan obat-obatan untuk kesehatan umum dengan harga yang terjangkau pula.
1. KONDISI SOSIAL MASYARAKAT
Sejak krisis moneter tahun 1997 perusahaan swasta mengalami kerugian dan kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Sementara itu harga sembako semakin tinggi sehingga banyak karyawan yang menuntut kenaikan gaji pada perusahaan yang pada akhirnya berimabas pada memPHKkan karyawannya.
Karyawan yang di PHK itu menambah jumlah pengangguran sehingga jumlah pengangguran mencapai 40 juta orang. Dampaknya adalah maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat.Oleh karena itu pemerintah harus membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung para penganggur tersebut. Dan juga menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia sehingga dapat membuka lapangan kerja.
2. KONDISI EKONOMI
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat, pemerintah melihat 5 sektor kebijakan yang harus digarap yaitu :
a. Perluasan lapangan kerja secara terus menerus melalui investasi dalam dan luar negeri seefisien mungkin
b. Penyediaan barang kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi permintaan pada harga yang terjangkau
c. Penyediaan fasilitas umum seperti : rumah, air minum, listrik, bahan bakar, komunikasi, angkutan, dengan harga yang terjangkau
d. Penyediaan ruang sekolah, guru dan buku-buku untuk pendidikan umum dengan harga terjangkau
e. Penyediaan klinik, dokter dan obat-obatan untuk kesehatan umum dengan harga yang terjangkau pula.
Dampak Perang Dunia II terhadap
Dunia Internasional
Perang Dunia II telah menyebabkan
kerugian besar baik bagi negara yang terlibat perang maupun tidak. Kerugian
terbesar adalah membuat jutaan rakyat meninggal karena keganasan perang,
ekonomipun menjadi berantakan dan mengalami banyak kerugian sehingga kelaparan
dan kemiskinan tidak dapat lagi dihindarkan.
A. DAMPAK PERANG DUNIA BAGI
DUNIA
1. BIDANG POLITIK
Kemenangan pihak sekutu (Inggris,
Perancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet) dalam mengakhiri Perang Dunia II
tidak terlepas dari peran Amerika Serikat dalam memberikan bantuan
(perlengkapan, tentara,dan persenjataan) yang mampu mempercepat berakhirnya
perang dengan kemenangan di tangan Sekutu. Perang Dunia II telah menghancurkan
hegemoni negara-negara besar seperti Inggris, Perancis, Spanyol, dan Portugis
yang sudah berabad-abad memegang kendali kekuasaan di berbagai belahan dunia.
Muncul masalah baru yaitu adanya
pertentangan kepentingan dan persaingan perebutan hegemoni antara negara
anggota sekutu dalam usaha untuk menjadi negara yang paling berpengaruh dan
berkuasa di dunia hingga melahirkan dua negara adikuasa (kekuatan raksasa) yaitu
Amerika Serikat (kuat secara material) dan Uni Soviet (kuat secara psikologis)
yang mengambil alih hegemoni tersebut.
Uni Soviet dan Amerika Serikat saling
berlomba menanamkan penagruhnya pada negra lain dengan berbagai cara sehinga
dampaknya negara-negara di dunia terbagi menjadi 2 dimana negara-negara Eropa
Timur, Jerman Timur dan beberapa negara Asia seperti Cina, Korea Utara,
Kamboja, Laos dan Vietnam berada dibawah pengaruh Uni Soviet yang selanjutnya
dikenal dengan Blok Timur. Sementara negara-negara Eropa Barat dan banyak
negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin berada dibawah kekuasaan Amerika
Serikat yang selanjutnya dikenal dengan Blok Barat.
Kedua negara adikuasa tersebut memiliki
ideologi yang berlawanan dimana Amerika Serikat dengan ideologi
Liberalis-Kapitalis(paham yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai
pangkal dari kebaikan hidup) sementara Uni Soviet dengan ideologi
Sosialis-Komunis(paham yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara
kolektif agar menjadi masyarakat yang bahagia). Sistem politik dan ekonomi
internasional mengalami polarisasi yaitu liberalisme versus
sosialisme-komunisme .
Munculnya politik memecah belah dimana
terjadi perpecahan dari berbagai negara sebagai dampak dari persaingan pengaruh
dua negara adikuasa tersebut, seperti negara Jerman, Korea, dan Vietnam(Indo
Cina) berdasarkan ideologi liberal dan sosialis-komunis.
Dibentuklah pakta pertahanan untuk
saling mengimbangi kekuatan lawan dimana Amerika Serikat membentuk NATO (North
Atlantic Treaty Organization) atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara
sementara Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa(1955) dengan anggota Uni Soviet,
Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania.
Berdirinya pakta pertahanan memunculkan
rasa saling curiga dan perlombaan persenjatan antara kedua belah pihak sehingga
menimbulkan Perang Dingin.
Munculnya negara-negara baru dan merdeka
di Asia-Afrika yang merupakan bekas jajahan bangsa barat seperti Indonesia,
India, Pakistan, Srilanka, dan Filipina. (dampak positif)
2. BIDANG EKONOMI
Perekonomian dunia terbagi atas sistem
ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat pada negara, dan sistem ekonomi
campuran. Dimana sistem ekonomi liberal berlaku di negara-negara kapitalis.
Sistem ekonomi terpusat pada negara berlaku di negara-negara komunis. Dan
sistem ekonomi campuran berlaku di negara-negara yang baru merdeka.
Sistem ekonomi kapitalis diterapkan di
Eropa Barat dan Amerika Serikat mempraktekkan konsep negara sejahtera (welfare
state) sehingga menyediakan dana sosial yang besar untuk mensubsidi kesehatan,
pendidikan, pensiunan, dan dana sosial lainnya bagi masyarakat.
Amerika Serikat memanfaatkan keadaan
dimana banyak negara yang membutuhkan bantuan ekonomi untuk memperbaiki
negaranya (dengan menanamkan pengaruhnya) jika tidak maka negara-negara
tersebut akan masuk dalam pengaruh kekuasaan ideologi komunis Uni Soviet. Maka
Amerika tampil sebagai negara kreditor bagi negara-negara di luar pengaruh Uni
Soviet. Dengan bantuan tersebut selanjutnya mampu membuat kedudukan Amerika
menjadi kuat sebab ia berhasil menciptakan ketergantungan negara peminjam pada
Amerika.
Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan
beberapa program untuk membangun kembali perekonomian dunia, seperti:
a. Marshall Plan
merupakan program untuk membantu
perekonomian negara-negara Eropa Barat. Program ini disetujui dalam konfrensi
Paris 1947 dan pemberian bantuan ini diakhiri pada tahun 1951. Sebuah negara
dapat memperoleh bantuan ini dengan memenuhi kesepakatan sebagai berikut.
1) Amerika Serikat akan
memberikan pinjaman jangka panjang kepada negara-negara Eropa Barat untuk
membangun kembali perekonomiannya.
2) Sebagai imbalan negara
peminjam diwajibkan :
ü Berusaha
menstabilkan keuangan masing-masing negara dan melaksanakan anggaran pendapatan
yang berimbang.
ü Mengurangi
penghalang-penghalang yang menghambat kelancaran perdagangan antara
negara-negara peminjam.
ü Mencegah
terjadinya inflasi.
ü Menempatkan
perekonomian negara masing-masing negara atas dasar sendi-sendi perekonomian
yang sehat.
ü Memberikan
bahan-bahan yang diperlukan Amerika Serikat untuk kepentingan pertahanan.
ü Meningkatkan
persenjataan masing-masing negara untuk kepentingan pertahanan.
3) Bantuan akan dihentikan
apabila di negara peminjam terjadi pergantian kekuasaan yang mengakibatkan
negara tersebut melaksanakan paham komunis.
Dengan Marshall Plan maka tertanamlah
dasar-dasar terbentuknya kerjasama yang erat antara negara-negara Eropa Barat
dalam pembangunan perekonomiannya. Sejak tahun 1951 maka Amerika Serikat lebih
mengutamakan konsolidasi pertahanan terhadap kemungkinan meluasnya paham
komunis.
b. Doctrine Truman
merupakan kebijakan untuk membantu
secara khusus negara Yunani dan Turki dengan maksud membendung kedua negara
tersebut dari pengaruh komunis dan Uni Soviet serta memerangi pemberontakan
yang dilancarkan gerilyawan-gerilyawan komunis dalam negeri.
c. Point Four
Program merupakan program bantuan dalam bentuk perlengkapan ekonomi kepada
negara-negara berkembang. Serta bantuan militer yang diberikan pada
negara-negara berkembang khususnya Asia.
d. Colombo Plan
merupakan program kerjasama bagi
pembangunan ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Program yang dicetuskan
di Colombo 1951 dengan peserta pertama negara-negara persemakmuran Inggris yang
selanjutnya diikuti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Asia Tenggara
lainnya.
Pada tahun 1957 terbentuklah kerjasama
dalam bidang perdagangan antara 7 negara Eropa Barat (Perancis, Italia, Jerman
Barat, Belgia, Belanda, Luksemburg, dan Denmark) dengan nama Pasar Bersama
Eropa (PBE)
Inggris memprakarsai berdirinya daerah
perdagangan bebas Eropa yang meliputi 5 negara (Inggris, Norwegia, Swedia,
Swiss, dan Austria).
Negara-negara di Eropa Timur yang tidak
mendapatkan bantuan Marshall Plan karena berhaluan komunis sehingga dampaknya
pembangunan ekonomi di Eropa Timur tidak secepat pembangunan ekonomi di Eropa
Barat sebab seluruh aktivitas perekonomian diatur dan dikuasai oleh negara
(berpusat pada pemerintah). Seluruh industri dimiliki dan dioperasikan oleh
pemerintah, pertanian diatur menurut pola pertanian pemerintah dimana hanya
sebagian kecil tanah pertanian yang boleh dimiliki secara pribadi.
Negara-negara Eropa Timur membangun
perekonomian dengan pola Uni Soviet dan prinsip ekonomi komunisme, yaitu
melaksanakan pembangunan perekonomian jangka pendek yang dilanjutkan dengan
program jangka panjang.
Perkembangan ekonomi negara yang berada
di luar Eropa juga mengalami kemerosotan sebab sistem perekonomian mereka
sebelum Perang Dunia II terjadi lebih banyak tergantung pada negara-negara
Eropa yang memiliki jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika. Setelah Perang Dunia
II hubungan antara negara-negara Eropa dengan negara jajahan menjadi terputus.
Negara-negara jajahan melepaskan diri
dan menjadi negara merdeka serta berusaha membangun perekonomiannya sendiri
atau dengan bantuan negara lain sehingga tidak dapat membangun perekonomiannya
dengan cepat.
Negara-negara di luar Eropa terjerat
utang untuk membangun perekonomian sehingga perkembangan perekonomiannya tidak
secepat negara-negara Eropa Barat.
Jerman dan Jepang tumbuh kembali sebagai
negara industri, setelah memperoleh bantuan modal dari Amerika Serikat.
Di bentuklah 2 badan ekonomi dunia
sebagai perwujudan perkembangan sistem ekonomi kapitalis yaitu IMF
(International Monetary Fund) dan Bank Dunia (World Bank).
Tugas kedua badan tersebut adalah
memberi dan menyalurkan bantuan keuangan kepada negara agar dapat melakukan
rekonstruksi dan pembangunan ekonomi negaranya.
3. BIDANG SOSIAL
Semakin kuatnya kedudukan golongan
cerdik pandai (para ilmuwan)
Munculnya gerakan sosial untuk membantu
memulihkan kesejahteraan rakyat yang porak-poranda akibat perang dengan
mendirikan lembaga internasional untuk memelihara perdamaian dunia. Hal ini
terwujud dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations).
Amerika Serikat membentuk badan guna
menghindari jatuhnya korban lebih banyak dengan nama United Nations Relief
Rehabilitation Administration (UNRRA). Tugas pokok badan ini adalah meringankan
penderitaan dan memulihkan daya produksi rakyat yang tinggal di daerah bekas
pendudukan Jerman. Bantuan yang diberikan berupa makanan, pakaian, bibit
tanaman, hewan ternak, alat-alat perindustrian, dan rumah sakit. UNRRA (satu
bagian dari PBB) dibubarkan sebab tugas untuk memberikan bantuan pembangunan
kembali negara Eropa telah dilaksanakan oleh European Reconstructions Plan atau
yang dikenal dengan Marshall Plan.
B. PENGARUH SISTEM EKONOMI
INTERNASIONAL BAGI INDONESIA
Sistem ekonomi yang berkembang pasca
Perang Dunia II adalah liberalisme dan sosialis-komunisme, dimana kedua sistem
inilah yang dijadikan landasan kinerja pembangunan ekonomi bangsa Eropa, Asia,
dan Afrika yang rusak akibat perang.
Perkembangan Perekonomian di Indonesia
sebagai dampak dari berakhirnya Perang Dunia II.
1. Pada awal
kemerdekaan (1945-1950) sistem ekonomi di Indonesia adalah upaya untuk
melakukan perubahan dari sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.
ü Indonesia dalam
kurun waktu 1945-1949 keadaaan politik dan ekonomi Indonesia masih sangat kacau
Indonesia belum seutuhnya merdeka dan laju inflasi sangat tinggi disebabkan
karena beredarnya mata uang Jepang dan mata uang NICA yang tak
terkendali, serta blokade ekonomi dari Belanda.
ü Upaya untuk
mengatasi masalah ekonomi Indonesia awal kemerdekaan adalah seperti dilakukan
Konferensi Ekonomi, Pinjaman Nasional, hubungan dagang melalui BTC (Banking and
Trading Corporation), mengeluarkan ORI, mendirikan Bank Indonesia, rasionalisasi,
kasimo plan, dan yang lainnya masih saja mengalami kegagalan.
ü Kegagalan upaya
membentuk sistem ekonomi Nasional disebabkan karena saat itu fokus pemerintah
adalah untuk memberantas berbagai pergolakan yang muncul di dalam negeri belum
lagi ditambah usaha Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia sehingga
rakyat masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.
2. Sistem ekonomi nasional
Indonesia pada tahun 1950-1959 adalah liberalisme.
ü Sistem liberalisme
bisa tertanam kuat di Indonesia karena Belanda sebagai negara yang pernah
berkuasa atas Indonesia merupakan negara penganut liberalisme.
ü Landasan kinerja
politik dan ekonomi liberalisme berdampak pada tidak stabilnya politik. Hal ini
disebabkan karena tiap kabinet memilki masa kerja yang sangat singkat yang
disertai dengan program yang selalu berganti menyebabkan kebijakan pemerintah
untuk mengatasi masalah ekonomi selalu gagal.
ü Kegagalan
liberalisme diterapkan di Indonesia menyebabkan muncul sikap anti kolonialisme
dan imperialisme.
3. Sistem ekonomi nasional
Indonesia pada tahun 1959-1969 adalah Sosialisme.
ü Pemerintah
Indonesia periode 1959-1969 menggunakan Sosialisme sebagai landasan kinerja
pemerintahan, dan dasar kehidupan ekonomi serta politik Indonesia pasca
kegagalan liberalisme.
ü Pemerintah
Indonesia periode 1959-1965 memperkuat sikap anti kolonialisme dan imperialisme
dengan mengeluarkan Manipol (Manifestasi Politik) dan USDEK (UUD’45,Sosialisme
Indonesia,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).
Manipol adalah dokumen yang berisi tentang pokok dan program umum Revolusi
Indonesia.
ü Pembangunan
ekonomi Indonesia baru mulai dilaksanakan sejak 1961-1969 dengan
dilaksanakannya program pembangunan nasional sistem berencana dirasakan
kehidupan masyarakat mulai membaik dan sejahtera.
ü Berbagai langkah
dilakukan dan dikeluarkan Presiden Sukarno guna menanggulangi masalah ekonomi
masa ini adalah Deklarasi Ekonomi (DEKON) tetapi upaya inipun gagal sebab
bantuan dana dari IMF tidak juga dicairkan (sebab Indonesia melakukan aksi
Dwikora). Keadaan Indonesia semakin diperparah dengan adanya pemberontakan oleh
PKI sehingga keadaan ekonomi Indonesia selama Orde Lama tidak mengalami
kemajuan yang signifikan.
ü Presiden Sukarno
mengembangkan dan menerapkan sistem ekonomi terpimpin di Indonesia yang
dipengaruhi gagasan dan pemikiran komunisme untuk menciptakan sosialisme versi
Indonesia. Sementara itu, sistem ekonomi liberal seperti yang dilakukan IMF
ternyata sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia.
ü Jadi sistem
ekonomi komunisme yang berkembang di Uni Soviet mempengaruhi sistem dan
pembangunan perekonomian Indonesia pasca Perang Dunia II. Pemerintah Orde Lama
ingin supaya di Indonesia terwujud sebuah masyarakat sosialis dan ini ditempuh
dengan cara mengatasi atau melampaui feodalisme tanpa melalui kapitalisme
sehingga hasilnya Indonesia mengalami kegagalan.
4. Indonesia masa Orde
Baru (1969-1998)
ü Sistem ekonomi Indonesia
masa Orde Baru (pasca gagalnya sistem ekonomi terpimpin) tidak dapat terlepas
dari pengaruh sistem ekonomi kapitalisme (sistem ekonomi yang mengandalkan
kekuatan, dinamika pasar dan kapital (uang) sebagai motor penggeraknya).
ü Sistem tersebut terlihat
dari adanya upaya penyusunan REPELITA, tahapan pembangunan jangka pendek,
menengah, dan panjang sampai tinggal landas.
ü Selama Orde Baru
pembangunan hanya diarahkan demi pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek
sosial dan budaya masyarakat sehingga menimbulkan kerugian pada berbagai aspek
kehidupan. Atas nama pembangunan banyak tanah dirampas, hutan ditebang, dan
modal hanya bertumpuk pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.
ü IMF dan Bank Dunia
menjadi mitra pembangunan yang penting bagi Indonesia. Kedua badan tersebut
pada awalnya bertugas secara berkala mengatur supaya pinjaman dapat
dikembalikan oleh negara pengutang tetapi mereka tidak mengontrol dan
mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dan politik sebuah negara.
ü Tetapi sejak 1980 kedua
badan ini memperoleh kekuasaan yang tidak terbatas sehingga mereka dapat
mendikte negara-negara untuk mengubah tata perekonomiannya kalau mau menerima
bantuan IMF dan Bank Dunia. Sejak saat itu dimulailah era neoliberalisme yang
sama sekali tidak memberikan ruang bagi campur tangan negara dalam mengatur dan
mengelola perekonomian semua diserahkan pada mekanisme pasar. Karena perubahan
tersebut maka memberikan dampak pula bagi Indonesia IMF dan Bank Dunia semakin
mendikte Indonesia seiring dengan meningkatnya utang luar negeri Indonesia
sehingga pada tahun 1998 mengalami keruntuhan ekonomi.
ü Sejak tahun 1998
perekonomian Indonesia dikendalikan oleh IMF dan Bank Dunia. Hal ini terlihat
dengan adanya privatisasi BUMN serta perusahaan milik negara lainnya, mergernya
banyak bank dan penghapusan dana-dana subsidi (seperti BBM) yang mampu
mendatangkan dampak buruk (negatif) bagi Indonesia seperti banyaknya
pengangguran, rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dsb. Jadi kebijakan
ekonomi yang harus dijalankan di Indonesia dengan mengikuti kebijakan IMF dan
Bank Dunia sangat merugikan rakyat Indonesia.
ü Inilah pengaruh langsung
dari perekonomian dunia akibat Perang Dunia II yang mempengaruhi sistem
pembangunan perekonomian di Indonesia sampai saat ini yaitu sistem kapitalisme
dan neoliberalisme.
C. PENGARUH dalam KEBIJAKAN
POLITIK LUAR NEGERI BAGI INDONESIA
Sejak proklamasi Indonesia menganut
politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidakmemihak kepada
salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah
internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk ikut
memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi meredakan ketegangan
internasional.
Politik ini dipilih dalam rangka
menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia. Politik yang
dicetuskan Mohammad Hatta ini dijalankan dari awal terbentuknya Indonesia
hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena adanya
pengaruh dengan perubahan politik di dunia.
ü Penyimpangan
terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dianggap mulai muncul
ketika Indonesia pada masa Kabinet Sukiman (1951) dengan mengadakan pertukaran
surat antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle
Cochran dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini
menimbulkan protes sebab dianggap telah meninggalkan politik bebas aktif dan
memasukkan Indonesia ke dalam sistem pertahanan Blok Barat.
ü Sementara itu pada
masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I menitik beratkan pada kerjasama antara
negara-negara Asia-Afrika dengan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika.
Kenyataan tersebut bukan berarti Indonesia akan membentuk blok ketiga. Tujuan
dibentuk organisasi ini adalah sebagai landasan dalam rangka memupuk
solidaritas Asia-Afrika dan menyusun kekuatanagar mendapatkan posisi yang
menguntungkan bagi bangsa Asia-Afrika di tengah percaturan politik
internasional.
ü Pada masa
Burhanuddin Harahap (1955) politik luar negeri Indonesia lebih dekat dengan
Blok Barat, baik dengan Amerika, Australia, Inggris, Singapura dan Malaysia.
Indonesia mendapatkan bantuan makanan dari Amerika (US$ 96.700.000).
ü Tahun 1956 untuk
menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menganut politik bebas aktif maka presiden
Soekarno mengunjungi Uni Soviet. Dan ditandatangani perjanjian kerja sama
pemberian bantuan ekonomi dengan tidak mengikat dari Uni Soviet(US$
100.000.000). Indonesia juga mengunjungi Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Cina.
Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB yang dikenal dengan
Pasukan Garuda.
ü Pada masa
Demokrasi Terpimpin, Indonesia turut mempelopori berdirinya Gerakan Non Blok
(1961) sejak saat itu Manifesto Politik (Manipol) menjadi dasar pengambilan
kebijakan luar negeri Indonesia sehingga dunia terbagi menjadi NEFO
(negara-negara komunis) dan OLDEFO (negara-negara kolonialis dan imperialis).
Indonesia termasuk dalam kelompok NEFO sehingga menjalin hubungan erat dengan
negara bok timur dan menjaga jarak dengan negara blok barat. Politik tersebut
selanjutnya berkembang semakin radikal menjadi politik mercusuar dan politik
poros. Politik Indonesia yang agresif selama masa Demokrasi Terpimpin
memboroskan devisa, inflasi menjadi tidak terkontrol terlebih dengan adanya
pemberontakan PKI 1965.
ü Politik pada masa
Orde Baru lebih memperhatikan masalah stabilitas regional akan menjamin
keberhasilan rencana pembangunan Indonesia.
Upaya yang dilakukan Indonesia yaitu
dengan :
·
Mempertahankan persahabatan dengan pihak barat
· Menjalankan
politik pintu terbuka bagi infestor asing serta pinjaman luar negeri.
·
Bergabungnya kembali Indonesia sebagai anggota PBB pada 28 Desember 1966.
· Memperbaiki
hubungan dengan sejumlah negara yang sempat renggang karena adanya politik
konfrontasi masa Orde Lama.
· Didirikan
pula bentuk kerjasama regional ASEAN dalam rangka menjaga stabilitas kawasan.
· Pada 1992
Indonesia menjad ketua Gerakan Non Blok tetapi pada saat itu timbul pertikaian
dan perpecahan di negara Yugoslavia (Serbia menyerang Bosnia yang mayoritas
beragama Islam).
· Indonesia
menggunakan APEC untuk menentukan posisi kepemimpinan Indonesia. Awalnya
Indonesia tidak mau bergabung sebab takut tidak mampu menghadapi liberalisasi
perdagangan dan dipandang dapat mengurangi rasa kerjasama dianatara
negara-negara ASEAN tetapi setelah berakhirnya Perang Dingin Indonesia
bergabung dalam APEC. Dengan demikian Indonesia siap untuk mengikuti
perdagangan bebas bagi negara-negara berkembang pada tahun 2020.
DAMPAK PERANG DUNIA II
Perang Dunia II telah menyebabkan
kerugian besar baik bagi negara yang teerlibat perang maupun tidak. Kerugian
terbesar adalah membuat jutaan rakyat meninggal karena keganasan perang,
ekonomipun menjadi berantakan dan mengalami banyak kerugian sehingga kelaparan
dan kemiskinan tidak dapat lagi dihindarkan.
A. DAMPAK PERANG DUNIA BAGI
DUNIA
1. BIDANG POLITIK
Kemenangan pihak sekutu (Inggris,
Perancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet) dalam mengakhiri Perang Dunia II tidak
terlepas dari peran Amerika Serikat dalam memberikan bantuan (perlengkapan,
tentara,dan persenjataan) yang mampu mempercepat berakhirnya perang dengan
kemenangan di tangan Sekutu. Perang Dunia II telah menghancurkan hegemoni
negara-negara besar seperti Inggris, Perancis, Spanyol, dan Portugis yang sudah
berabad-abad memegang kendali kekuasaan di berbagai belahan dunia.
Muncul masalah baru yaitu adanya pertentangan kepentingan dan
persaingan perebutan hegemoni antara negara anggota sekutu dalam usaha untuk
menjadi negara yang paling berpengaruh dan berkuasa di dunia hingga melahirkan
dua negara adikuasa (kekuatan raksasa) yaitu Amerika Serikat (kuat secara
material) dan Uni Soviet (kuat secara psikologis) yang mengambil alih hegemoni
tersebut.
Uni Soviet dan Amerika Serikat
saling berlomba menanamkan penagruhnya pada negra lain dengan berbagai cara
sehinga dampaknya negara-negara di dunia terbagi menjadi 2 dimana negara-negara
Eropa Timur, Jerman Timur dan beberapa negara Asia seperti Cina, Korea Utara,
Kamboja, Laos dan Vietnam berada dibawah pengaruh Uni Soviet yang selanjutnya
dikenal dengan Blok Timur. Sementara negara-negara Eropa Barat dan banyak
negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin berada dibawah kekuasaan Amerika
Serikat yang selanjutnya dikenal dengan Blok Barat.
Kedua negara adikuasa tersebut memiliki
ideologi yang berlawanan dimana Amerika Serikat dengan ideologi
Liberalis-Kapitalis(paham yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai
pangkal dari kebaikan hidup) sementara Uni Soviet dengan ideologi
Sosialis-Komunis(paham yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara
kolektif agar menjadi masyarakat yang bahagia). Sistem politik dan ekonomi
internasional mengalami polarisasi yaitu liberalisme versus
sosialisme-komunisme .Munculnya politik memecah belah dimana terjadi perpecahan
dari berbagai negara sebagai dampak dari persaingan pengaruh dua negara
adikuasa tersebut, seperti negara Jerman, Korea, dan Vietnam(Indo Cina)
berdasarkan ideologi liberal dan sosialis-komunis.
Dibentuklah pakta pertahanan untuk
saling mengimbangi kekuatan lawan dimana Amerika Serikat membentuk NATO (North
Atlantic Treaty Organization) atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara
sementara Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa(1955) dengan anggota Uni Soviet,
Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania.
Berdirinya pakta pertahanan memunculkan rasa saling curiga dan perlombaan
persenjatan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan Perang
Dingin. Munculnya negara-negara baru dan merdeka di
Asia-Afrika yang merupakan bekas jajahan bangsa barat seperti Indonesia, India,
Pakistan, Srilanka, dan Filipina. (dampak positif)
2. BIDANG EKONOMI
Perekonomian dunia terbagi atas sistem
ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat pada negara, dan sistem ekonomi
campuran. Dimana sistem ekonomi liberal berlaku di negara-negara kapitalis.
Sistem ekonomi terpusat pada negara berlaku di negara-negara komunis. Dan
sistem ekonomi campuran berlaku di negara-negara yang baru merdeka.
Sistem ekonomi kapitalis diterapkan di Eropa Barat dan Amerika
Serikat mempraktekkan konsep negara sejahtera (welfare state) sehingga
menyediakan dana sosial yang besar untuk mensubsidi kesehatan, pendidikan,
pensiunan, dan dana sosial lainnya bagi masyarakat. Amerika
Serikat memanfaatkan keadaan dimana banyak negara yang membutuhkan bantuan
ekonomi untuk memperbaiki negaranya (dengan menanamkan pengaruhnya) jika tidak
maka negara-negara tersebut akan masuk dalam pengaruh kekuasaan ideologi
komunis Uni Soviet. Maka Amerika tampil sebagai negara kreditor bagi
negara-negara di luar pengaruh Uni Soviet. Dengan bantuan tersebut selanjutnya
mampu membuat kedudukan Amerika menjadi kuat sebab ia berhasil menciptakan
ketergantungan negara peminjam pada Amerika. Amerika
Serikat akhirnya mengeluarkan beberapa program untuk membangun kembali
perekonomian dunia, seperti:
a. Marshall Plan
merupakan program untuk membantu
perekonomian negara-negara Eropa Barat. Program ini disetujui dalam konfrensi
Paris 1947 dan pemberian bantuan ini diakhiri pada tahun 1951. Sebuah negara
dapat memperoleh bantuan ini dengan memenuhi kesepakatan sebagai berikut.
1) Amerika Serikat akan
memberikan pinjaman jangka panjang kepada negara-negara Eropa Barat untuk
membangun kembali perekonomiannya.
2) Sebagai imbalan negara
peminjam diwajibkan :
ü Berusaha
menstabilkan keuangan masing-masing negara dan melaksanakan anggaran pendapatan
yang berimbang.
ü Mengurangi
penghalang-penghalang yang menghambat kelancaran perdagangan antara
negara-negara peminjam.
ü Mencegah
terjadinya inflasi.
ü Menempatkan
perekonomian negara masing-masing negara atas dasar sendi-sendi perekonomian
yang sehat.
ü Memberikan
bahan-bahan yang diperlukan Amerika Serikat untuk kepentingan pertahanan.
ü Meningkatkan
persenjataan masing-masing negara untuk kepentingan pertahanan.
3) Bantuan akan dihentikan
apabila di negara peminjam terjadi pergantian kekuasaan yang mengakibatkan
negara tersebut melaksanakan paham komunis. Dengan Marshall Plan maka
tertanamlah dasar-dasar terbentuknya kerjasama yang erat antara negara-negara
Eropa Barat dalam pembangunan perekonomiannya. Sejak tahun 1951 maka Amerika
Serikat lebih mengutamakan konsolidasi pertahanan terhadap kemungkinan
meluasnya paham komunis.
b. Doctrine Truman
merupakan kebijakan untuk membantu
secara khusus negara Yunani dan Turki dengan maksud membendung kedua negara
tersebut dari pengaruh komunis dan Uni Soviet serta memerangi pemberontakan
yang dilancarkan gerilyawan-gerilyawan komunis dalam negeri.
c. Point Four
Program
merupakan program bantuan dalam bentuk
perlengkapan ekonomi kepada negara-negara berkembang. Serta bantuan militer
yang diberikan pada negara-negara berkembang khususnya Asia.
d. Colombo Plan
merupakan program kerjasama bagi
pembangunan ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Program yang dicetuskan
di Colombo 1951 dengan peserta pertama negara-negara persemakmuran Inggris yang
selanjutnya diikuti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Asia Tenggara
lainnya.
Pada tahun 1957 terbentuklah kerjasama
dalam bidang perdagangan antara 7 negara Eropa Barat (Perancis, Italia, Jerman
Barat, Belgia, Belanda, Luksemburg, dan Denmark) dengan nama Pasar Bersama
Eropa (PBE) Inggris memprakarsai berdirinya daerah
perdagangan bebas Eropa yang meliputi 5 negara (Inggris, Norwegia, Swedia,
Swiss, dan Austria). Negara-negara di Eropa Timur yang
tidak mendapatkan bantuan Marshall Plan karena berhaluan komunis sehingga
dampaknya pembangunan ekonomi di Eropa Timur tidak secepat pembangunan ekonomi
di Eropa Barat sebab seluruh aktivitas perekonomian diatur dan dikuasai oleh
negara (berpusat pada pemerintah). Seluruh industri dimiliki dan dioperasikan
oleh pemerintah, pertanian diatur menurut pola pertanian pemerintah dimana
hanya sebagian kecil tanah pertanian yang boleh dimiliki secara
pribadi. Negara-negara Eropa Timur membangun
perekonomian dengan pola Uni Soviet dan prinsip ekonomi komunisme, yaitu
melaksanakan pembangunan perekonomian jangka pendek yang dilanjutkan dengan
program jangka panjang. Perkembangan ekonomi negara
yang berada di luar Eropa juga mengalami kemerosotan sebab sistem perekonomian
mereka sebelum Perang Dunia II terjadi lebih banyak tergantung pada
negara-negara Eropa yang memiliki jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika. Setelah
Perang Dunia II hubungan antara negara-negara Eropa dengan negara jajahan
menjadi terputus. Negara-negara jajahan melepaskan
diri dan menjadi negara merdeka serta berusaha membangun perekonomiannya
sendiri atau dengan bantuan negara lain sehingga tidak dapat membangun
perekonomiannya dengan cepat. Negara-negara di luar
Eropa terjerat utang untuk membangun perekonomian sehingga perkembangan
perekonomiannya tidak secepat negara-negara Eropa Barat.
Jerman dan Jepang tumbuh kembali sebagai negara industri, setelah
memperoleh bantuan modal dari Amerika Serikat. Di
bentuklah 2 badan ekonomi dunia sebagai perwujudan perkembangan sistem ekonomi
kapitalis yaitu IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia (World
Bank).Tugas kedua badan tersebut adalah memberi dan menyalurkan bantuan
keuangan kepada negara agar dapat melakukan rekonstruksi dan pembangunan
ekonomi negaranya.
3. BIDANG SOSIAL
Semakin kuatnya kedudukan golongan
cerdik pandai (para ilmuwan).
Munculnya gerakan sosial untuk membantu
memulihkan kesejahteraan rakyat yang porak-poranda akibat perang dengan
mendirikan lembaga internasional untuk memelihara perdamaian dunia. Hal ini
terwujud dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations).
Amerika Serikat membentuk badan guna
menghindari jatuhnya korban lebih banyak dengan nama United Nations Relief
Rehabilitation Administration (UNRRA). Tugas pokok badan ini adalah meringankan
penderitaan dan memulihkan daya produksi rakyat yang tinggal di daerah bekas
pendudukan Jerman. Bantuan yang diberikan berupa makanan, pakaian, bibit
tanaman, hewan ternak, alat-alat perindustrian, dan rumah sakit. UNRRA (satu
bagian dari PBB) dibubarkan sebab tugas untuk memberikan bantuan pembangunan
kembali negara Eropa telah dilaksanakan oleh European Reconstructions Plan atau
yang dikenal dengan Marshall Plan.
B. PENGARUH SISTEM EKONOMI
INTERNASIONAL BAGI INDONESIA
Sistem ekonomi yang berkembang pasca
Perang Dunia II adalah liberalisme dan sosialis-komunisme, dimana kedua sistem
inilah yang dijadikan landasan kinerja pembangunan ekonomi bangsa Eropa, Asia,
dan Afrika yang rusak akibat perang. Perkembangan Perekonomian di Indonesia
sebagai dampak dari berakhirnya Perang Dunia II.
1. Pada awal
kemerdekaan (1945-1950)
sistem ekonomi di Indonesia adalah upaya
untuk melakukan perubahan dari sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.ü
Indonesia dalam kurun waktu 1945-1949 keadaaan politik dan
ekonomi Indonesia masih sangat kacau Indonesia belum seutuhnya merdeka dan laju
inflasi sangat tinggi disebabkan karena beredarnya mata uang Jepang dan
mata uang NICA yang tak terkendali, serta blokade ekonomi dari Belanda.ü
Upaya untuk mengatasi masalah ekonomi Indonesia awal kemerdekaan
adalah seperti dilakukan Konferensi Ekonomi, Pinjaman Nasional, hubungan dagang
melalui BTC (Banking and Trading Corporation), mengeluarkan ORI, mendirikan
Bank Indonesia, rasionalisasi, kasimo plan, dan yang lainnya masih saja
mengalami kegagalan.ü Kegagalan upaya membentuk sistem
ekonomi Nasional disebabkan karena saat itu fokus pemerintah adalah untuk
memberantas berbagai pergolakan yang muncul di dalam negeri belum lagi ditambah
usaha Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia sehingga rakyat masih
berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.
2. Sistem ekonomi nasional
Indonesia pada tahun 1950-1959 adalah liberalisme.
ü Sistem liberalisme
bisa tertanam kuat di Indonesia karena Belanda sebagai negara yang pernah
berkuasa atas Indonesia merupakan negara penganut liberalisme.
ü Landasan kinerja
politik dan ekonomi liberalisme berdampak pada tidak stabilnya politik. Hal ini
disebabkan karena tiap kabinet memilki masa kerja yang sangat singkat yang
disertai dengan program yang selalu berganti menyebabkan kebijakan pemerintah
untuk mengatasi masalah ekonomi selalu gagal.
ü Kegagalan
liberalisme diterapkan di Indonesia menyebabkan muncul sikap anti kolonialisme
dan imperialisme.
3. Sistem ekonomi nasional
Indonesia pada tahun 1959-1969 adalah Sosialisme.
ü Pemerintah
Indonesia periode 1959-1969 menggunakan Sosialisme sebagai landasan kinerja
pemerintahan, dan dasar kehidupan ekonomi serta politik Indonesia pasca
kegagalan liberalisme.
ü Pemerintah
Indonesia periode 1959-1965 memperkuat sikap anti kolonialisme dan imperialisme
dengan mengeluarkan Manipol (Manifestasi Politik) dan USDEK (UUD’45, Sosialisme
Indonesia,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Manipol
adalah dokumen yang berisi tentang pokok dan program umum Revolusi Indonesia.
ü Pembangunan
ekonomi Indonesia baru mulai dilaksanakan sejak 1961-1969 dengan
dilaksanakannya program pembangunan nasional sistem berencana dirasakan
kehidupan masyarakat mulai membaik dan sejahtera.
ü Berbagai langkah
dilakukan dan dikeluarkan Presiden Sukarno guna menanggulangi masalah ekonomi
masa ini adalah Deklarasi Ekonomi (DEKON) tetapi upaya inipun gagal sebab
bantuan dana dari IMF tidak juga dicairkan (sebab Indonesia melakukan aksi
Dwikora). Keadaan Indonesia semakin diperparah dengan adanya pemberontakan oleh
PKI sehingga keadaan ekonomi Indonesia selama Orde Lama tidak mengalami
kemajuan yang signifikan.
ü Presiden Sukarno
mengembangkan dan menerapkan sistem ekonomi terpimpin di Indonesia yang
dipengaruhi gagasan dan pemikiran komunisme untuk menciptakan sosialisme versi
Indonesia. Sementara itu, sistem ekonomi liberal seperti yang dilakukan IMF
ternyata sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia.
ü Jadi sistem
ekonomi komunisme yang berkembang di Uni Soviet mempengaruhi sistem dan
pembangunan perekonomian Indonesia pasca Perang Dunia II. Pemerintah Orde Lama
ingin supaya di Indonesia terwujud sebuah masyarakat sosialis dan ini ditempuh
dengan cara mengatasi atau melampaui feodalisme tanpa melalui kapitalisme
sehingga hasilnya Indonesia mengalami kegagalan.
4. Indonesia masa
Orde Baru (1969-1998)
ü Sistem ekonomi Indonesia
masa Orde Baru (pasca gagalnya sistem ekonomi terpimpin) tidak dapat terlepas
dari pengaruh sistem ekonomi kapitalisme (sistem ekonomi yang mengandalkan
kekuatan, dinamika pasar dan kapital (uang) sebagai motor penggeraknya).
ü Sistem tersebut terlihat
dari adanya upaya penyusunan REPELITA, tahapan pembangunan jangka pendek,
menengah, dan panjang sampai tinggal landas.
ü Selama Orde Baru
pembangunan hanya diarahkan demi pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek
sosial dan budaya masyarakat sehingga menimbulkan kerugian pada berbagai aspek
kehidupan. Atas nama pembangunan banyak tanah dirampas, hutan ditebang, dan
modal hanya bertumpuk pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.
ü IMF dan Bank Dunia
menjadi mitra pembangunan yang penting bagi Indonesia. Kedua badan tersebut
pada awalnya bertugas secara berkala mengatur supaya pinjaman dapat
dikembalikan oleh negara pengutang tetapi mereka tidak mengontrol dan
mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dan politik sebuah negara.
ü Tetapi sejak 1980 kedua
badan ini memperoleh kekuasaan yang tidak terbatas sehingga mereka dapat
mendikte negara-negara untuk mengubah tata perekonomiannya kalau mau menerima
bantuan IMF dan Bank Dunia. Sejak saat itu dimulailah era neoliberalisme yang
sama sekali tidak memberikan ruang bagi campur tangan negara dalam mengatur dan
mengelola perekonomian semua diserahkan pada mekanisme pasar. Karena perubahan
tersebut maka memberikan dampak pula bagi Indonesia IMF dan Bank Dunia semakin
mendikte Indonesia seiring dengan meningkatnya utang luar negeri Indonesia
sehingga pada tahun 1998 mengalami keruntuhan ekonomi.
ü Sejak tahun 1998
perekonomian Indonesia dikendalikan oleh IMF dan Bank Dunia. Hal ini terlihat
dengan adanya privatisasi BUMN serta perusahaan milik negara lainnya, mergernya
banyak bank dan penghapusan dana-dana subsidi (seperti BBM) yang mampu mendatangkan
dampak buruk (negatif) bagi Indonesia seperti banyaknya pengangguran, rakyat
tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dsb. Jadi kebijakan ekonomi yang harus
dijalankan di Indonesia dengan mengikuti kebijakan IMF dan Bank Dunia sangat
merugikan rakyat Indonesia.ü Inilah pengaruh langsung dari
perekonomian dunia akibat Perang Dunia II yang mempengaruhi sistem pembangunan
perekonomian di Indonesia sampai saat ini yaitu sistem kapitalisme dan
neoliberalisme.
C. PENGARUH dalam KEBIJAKAN
POLITIK LUAR NEGERI BAGI INDONESIA
Sejak proklamasi Indonesia menganut
politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidakmemihak kepada
salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah
internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk
ikut memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi meredakan ketegangan
internasional.Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan
baik dengan bangsa lain di dunia. Politik yang dicetuskan Mohammad Hatta ini
dijalankan dari awal terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun dalam
pelaksanaannya tidak sesuai karena adanya pengaruh dengan perubahan politik di
dunia.
ü Penyimpangan
terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dianggap mulai muncul
ketika Indonesia pada masa Kabinet Sukiman (1951) dengan mengadakan pertukaran
surat antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat
Merle Cochran dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini
menimbulkan protes sebab dianggap telah meninggalkan politik bebas aktif dan
memasukkan Indonesia ke dalam sistem pertahanan Blok Barat.
ü Sementara itu pada
masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I menitik beratkan pada kerjasama antara
negara-negara Asia-Afrika dengan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika.
Kenyataan tersebut bukan berarti Indonesia akan membentuk blok ketiga. Tujuan
dibentuk organisasi ini adalah sebagai landasan dalam rangka memupuk
solidaritas Asia-Afrika dan menyusun kekuatanagar mendapatkan posisi yang
menguntungkan bagi bangsa Asia-Afrika di tengah percaturan politik
internasional.
ü Pada masa
Burhanuddin Harahap (1955) politik luar negeri Indonesia lebih dekat dengan
Blok Barat, baik dengan Amerika, Australia, Inggris, Singapura dan Malaysia. Indonesia
mendapatkan bantuan makanan dari Amerika (US$ 96.700.000).
ü Tahun 1956 untuk
menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menganut politik bebas aktif maka
presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet. Dan ditandatangani perjanjian kerja
sama pemberian bantuan ekonomi dengan tidak mengikat dari Uni Soviet(US$
100.000.000). Indonesia juga mengunjungi Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Cina.
Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB yang dikenal dengan
Pasukan Garuda.
ü Pada masa Demokrasi
Terpimpin, Indonesia turut mempelopori berdirinya Gerakan Non Blok (1961) sejak
saat itu Manifesto Politik (Manipol) menjadi dasar pengambilan kebijakan luar
negeri Indonesia sehingga dunia terbagi menjadi NEFO (negara-negara komunis)
dan OLDEFO (negara-negara kolonialis dan imperialis). Indonesia termasuk dalam
kelompok NEFO sehingga menjalin hubungan erat dengan negara bok timur dan
menjaga jarak dengan negara blok barat. Politik tersebut selanjutnya berkembang
semakin radikal menjadi politik mercusuar dan politik poros. Politik Indonesia
yang agresif selama masa Demokrasi Terpimpin memboroskan devisa, inflasi
menjadi tidak terkontrol terlebih dengan adanya pemberontakan PKI 1965
.ü Politik pada masa
Orde Baru lebih memperhatikan masalah stabilitas regional akan menjamin
keberhasilan rencana pembangunan Indonesia.Upaya yang dilakukan
Indonesia yaitu dengan :·
Mempertahankan persahabatan dengan pihak
barat·
Menjalankan politik pintu terbuka bagi
infestor asing serta pinjaman luar negeri.·
Bergabungnya kembali Indonesia sebagai
anggota PBB pada 28 Desember 1966.·
Memperbaiki hubungan dengan sejumlah
negara yang sempat renggang karena adanya politik konfrontasi masa Orde Lama.·
Didirikan pula bentuk kerjasama regional
ASEAN dalam rangka menjaga stabilitas kawasan.·
Pada 1992 Indonesia menjad ketua Gerakan
Non Blok tetapi pada saat itu timbul pertikaian dan perpecahan di negara
Yugoslavia (Serbia menyerang Bosnia yang mayoritas beragama Islam).·
Indonesia menggunakan APEC untuk
menentukan posisi kepemimpinan Indonesia. Awalnya Indonesia tidak mau bergabung
sebab takut tidak mampu menghadapi liberalisasi perdagangan dan dipandang dapat
mengurangi rasa kerjasama dianatara negara-negara ASEAN tetapi setelah
berakhirnya Perang Dingin Indonesia bergabung dalam APEC. Dengan demikian
Indonesia siap untuk mengikuti perdagangan bebas bagi negara-negara berkembang
pada tahun 2020.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar anda tentang tulisan ini.....